Yogyakarta (27/10/2026) – Ketidakpastian ekonomi global menuntut daerah tidak sekadar bertahan, tetapi juga menemukan sumber pertumbuhan baru. Penguatan investasi, pembiayaan produktif, dan transformasi digital menjadi strategi penting menjaga ketahanan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2027. Tantangan tersebut dibahas dalam Bank BPD DIY Economic Outlook 2027 bertema “Economic Resilience 2027: Dinamis Menghadapi Perubahan, Inovatif Menciptakan Pertumbuhan” di Grand Hotel De Djokja, Yogyakarta, Selasa (27/10).
Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY Raden Agus Trimurjanto mengatakan, ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan ekonomi, volatilitas pasar keuangan, dan perkembangan teknologi menuntut dunia usaha serta perbankan adaptif dalam mengelola risiko dan menangkap peluang pertumbuhan. Menurutnya, ketahanan digital juga menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan layanan perbankan.
“Kita tidak hanya dituntut mampu bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga harus adaptif, inovatif, dan mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru,” tutur Agus saat membuka acara secara resmi.
Ekonom Senior INDEF sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi KADIN Indonesia, Aviliani, menilai konsumsi domestik masih menjadi penopang perekonomian Indonesia. Namun, keberlanjutan pertumbuhan membutuhkan investasi serta perlindungan daya beli kelas menengah dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kita perlu membentuk dan juga menjaga ekspektasi tidak hanya konsumen tetapi juga produsen. Dengan perhatian khusus konsumen ini kepada kelas menengah dan calon kelas menengah, dan juga untuk produsen itu adalah UMKM,” ujar Aviliani.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Sutikno, menyoroti belum seimbangnya pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,75 persen dengan pertumbuhan kredit UMKM yang hanya 0,36 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperluas akses pembiayaan produktif agar pelaku usaha turut merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi kita positif, tetapi di saat yang bersamaan kredit untuk UMKM ini menurun dan menghadapi tantangan suku bunga yang berpotensi untuk meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, penting kita untuk mengidentifikasi apa kira-kira jaring pengaman yang bisa kita susun untuk UMKM yang ada di Indonesia dan juga untuk di DIY,” tandas Bayu.
Bayu menambahkan, rekam jejak transaksi digital, termasuk melalui QRIS, berpotensi menjadi sumber informasi alternatif bagi perbankan untuk menilai kelayakan calon debitur UMKM, termasuk pelaku usaha yang memiliki keterbatasan agunan. Pemanfaatan data tersebut tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan.
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, Prof. Edy Suandi Hamid, menilai prospek ekonomi DIY pada 2027 cukup cerah, tetapi keberlanjutan pertumbuhan perlu ditopang sumber ekonomi baru. Optimalisasi Yogyakarta International Airport (YIA), pariwisata, pendidikan, dan sektor pendukung perlu terintegrasi dengan upaya mengurangi kemiskinan serta ketimpangan.
“Pertumbuhan ekonomi itu harus diiringi juga dengan langkah-langkah untuk memperhatikan kebijakan jangka panjang. Apakah itu aspek human capital-nya, kemudian juga memastikan pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan di Indonesia maupun juga di DIY. Dan bagaimana kita sebagai perekonomian yang mengandalkan sektor pariwisata dan juga sektor-sektor pendukung untuk kemudian memiliki satu peta terintegrasi,” kata Prof. Edy.
Diskusi yang dimoderatori Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Gumilang Aryo Sahadewo, membahas prospek ekonomi 2027, kebijakan fiskal dan moneter, regulasi sektor jasa keuangan, peluang pembiayaan daerah, pengembangan UMKM dan industri halal, hingga infrastruktur strategis dan kualitas kredit. Forum ini dihadiri perwakilan Bank Indonesia DIY, Otoritas Jasa Keuangan DIY, , pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi usaha, nasabah, serta jajaran manajemen Bank BPD DIY.
Melalui Economic Outlook 2027, Bank BPD DIY menegaskan komitmennya mendukung perekonomian daerah melalui pembiayaan sektor produktif, peningkatan kualitas kredit, transformasi digital, dan pengelolaan risiko secara prudent. Sinergi pemerintah, perbankan, akademisi, dan dunia usaha diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi DIY serta mendorong pertumbuhan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
